Archive for April 2008

Ikhtiar Mencari Solusi untuk Indonesia dari Kekeliruan Konsep Ekonomi Politik Yang Dianjurkan

April 17, 2008

Disampaikan dalam Diskusi di Indonesian Democracy Monitoring (INDEMO), Jakarta, 16 April 2008.

Ikhtisar Babad Tanah Air

Pada masa awal kemerdekaannya, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sempat diganggu dengan faktor geopolitik atas fakta bahwa Indonesia berbentuk kepulauan. Namun dengan Deklarasi Juanda 1957, perspektif laut sebagai pemisah telah berubah menjadi laut sebagai pemersatu yang kukuh dalam Zona Ekonomi Ekslusif. Secara ekonomi, kepemimpinan Presiden Sukarno pada masa itu, dapat menghempang kekuatan kapitalisme yang mulai menggeliat berkuasa saat itu secara global setelah keluar dari The Great Depression 1930-an. Namun, gejolak timbul oleh sekelompok orang yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Sejarah mencatat, Indonesia selamat dari cengkeraman ekonomi politik komunis yang memiliki motif menunggangi kepemimpinan dan kharisma dan nasionalisme Presiden Sukarno yang concern utamanya saat itu adalah menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa dari kekuatan imperialisme yang masih ingin berkuasa secara geopolitik. Sejarah telah mencatat bahwa Ekonomi Politik Nasional tidak bersesuaian dengan cara pandang ekonomi fatalistik yang bersumber pada pandangan politik Marxist-Leninisme.

Semenjak jatuhnya Presiden Sukarno (masa Orde Lama), Indonesia memasuki babak Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto yang membuka diri pada investasi atas negara-negara yang lebih maju. Hutang luar negeri pun semakin menumpuk dengan prinsip developmentalisme membangun infrastruktur di mana-mana yang dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat. Infrastruktur fisik maupun infrastruktur perekonomian modern dibangun. Pembangunan terlaksana dengan sukses bahkan membawa Indonesia ke era swasembada pangan pada tahun 1984. Perekonomian disokong oleh berbagai eksploitasi sumber daya alam oleh berbagai perusahaan dan dana pinjaman luar negeri yang hampir tak mungkin masuk pada era kepemimpinan Presiden Sukarno. Liberalisasi terjadi dan wajah ekonomi global telah berkembang sedemikian rupa dari imperialisme dan kolonialisme klasik ke berbagai bentuk pengaturan tatanan yang memberi induksi pada aspek sosial dan budaya secara luas. Perekonomian Indonesia tanpa sadar telah bergantung pada iklim investasi asing secara makro yang menjadikan stabilitas nasional sebagai syarat agar investor tertarik masuk. Namun bubbling ekonomi telah menjadikan munculnya over-estimasi atas sistem ekonomi global, termasuk di level regional seperti Indonesia dan negara-negara Asia lainnya – kestabilan justru dapat menjadi biang keladi ketakstablian (cf. Minsky, 1980). Interdependensi ekonomi kapitalistik yang tinggi antar negara di level global mengalami krisis ekonomi dan moneter yang dimulai pada tahun 1997.

Liberalisasi ekonomi yang ada telah menjadi prinsip dasar ekonomi politik modern yang menjadikan perjanjian ekonomi pemerintah Indonesia dengan lembaga moneter internasional seperti IMF (International Monetary Fund) diharapkan mampu menjadi solusi. Namun sepertinya kondisi belum juga membaik. Apakah ini adalah sebuah isyarat bahwa Ekonomi Politik Nasional juga memang sulit bersesuaian dengan cara pandang ekonomi liberal yang bersumber pada pandangan ekonomi politik kapitalistik modern?

Mengapa ekonomi politik liberal yang bersembunyi pada jargon pasar bebas dan globalisasi ini tak juga menjadi solusi untuk Indonesia? Bisakah kita mencari solusi alternatif? Ini merupakan tugas generasi saat ini, untuk mensinkronkan kecintaan pada tanah air Indonesia, persatuan nasional dalam payung negara kesatuan, budaya dan jati diri bangsa yang sangat multikultural, situasi geografis kepulauan, dan bagaimana kita mengatur ekonomi kita dengan kepercayaan diri sebagai bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lain di muka planet bumi. Ekonomi Politik Nasional semestinya bukan ekonomi politik impor, entah liberalisasi ekonomi atau entah pula sosialisme utopis. Semestinya tak ada yang lebih mengenal negeri kita daripada bangsa kita sendiri.

(more…)

Advertisements