Mempertanyakan “demokrasi” adalah satu bentuk merayakan demokrasi

Capture

Disampaikan pada Simposium Gerakan Mahasiswa Jawa Barat, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Subang, 7 Desember 2013.

Belakangan ini, banyak beredar stiker-meme yang menyebar di dunia maya media-media sosial, yang kini bahkan jadi gambar tempel pula di dunia nyata. Isinya adalah foto diktator Orde Baru, Pak Harto, melambaikan tangan sambil tersenyum khas, dengan tulisan “…piye, enak zamanku tho?”.  Tulisan yang mungkin takkan terbayangkan muncul ketika semua gerakan yang ingin bersikap kritis di masa Orde Baru harus berada di bawah tanah dan ruang-ruang kajian yang gelap dan pengap, penuh orang berbisik-bisik dengan selebaran gelap tanpa identitas di tangannya, jika tak ingin diciduk, hilang ditelan kebisuan kolektif masyarakat. Pada masa itu, orang jenuh dengan “stabilitas ekonomi dan politik”, perubahan dinanti-nanti [12]. Adakah kini kita telah pula jenuh dengan “dinamika ekonomi dan politik” sehingga stabilitas pun dinanti-nanti?

Kekuasaan monolitik yang merepresi cenderung akan digantikan dengan kekuatan yang mendorong demokrasi arus bawah. Tapi adalah suratan bahwa alam demokratik itu memungkinkan manusia berkumpul dan berserikat dengan abstraksi hidup bersosial yang ideal. Dan ketika manusia itu berserikat tanpa sadar hirarki pun terbentuk. Hirarki ini bisa kelak berubah menjadi kekuasaan monolitik lagi yang bisa pula bablas menjadi represif. Dan kita kembali ke awalan impian akan perubahan, bahwa kekuasaan yang merepresi itu ingin diruntuhkan demi cita-cita demokrasi.

Negeri kita memang kelewat besar, relatif pada negara-negara yang melahirkan konsep “demokrasi” di belahan bumi bagian utara sana. Besarnya wilayah negara ditambah pula dengan bentuk geografi kepulauan yang membuatnya tinggi keragaman sosial budayanya. Bagaimanapun politik itu adalah konstruksi kolektif sosial budaya masyarakat manusia [3]. Dan hari ini, kita di tengah proses pembelajaran bersama secara kolektif tentang konsepsi “demokrasi”, konsepsi yang lahir melalui perseteruan akumulasi arus bawah melawan feodalisme di Eropa. Suatu konsepsi yang sebenarnya terbilang baru di bumi Nusantara, karena republikanisme tak dikenal dalam sejarah kerajaan-kerajaan yang tersebar di kepulauan nusantara.

Sebelum era kemerdekaan, kita tak punya sejarah individualisme. Semua kriya dan karya intelektual lahir secara kolektif. Ratusan lagu lahir secara anonim. Ribuan motif lukis, batik [7], tenun, hingga karya-karya yang menjadi bagian “keajaiban” dunia muncul tanpa nama individu [10]. Kesejarahan bangsa-bangsa yang ada di nusantara adalah kesejarahan masyarakat dengan tendensi kuat untuk berbagi, bergotong-royong. Konsep kepemimpinan bukan ada di atas dan yang dipimpin di bawah. Kepemimpinan dilihat sebagai pamong, yang bisa berada di depan menunjukkan arah, di tengah memberi penyemangatan, dan di belakang memberikan dorongan untuk maju [1].

Kegemaran kita berbagi dan hidup penuh tenggang rasa inilah barangkali yang “memudahkan” praktik kolonialisme dan imperialisme mewarnai sejarah kita. Praktik yang pada akhirnya mendefinisikan pula siapa kita sebagai “bangsa Indonesia” dalam naungan persatuan negara bernama Indonesia. Fanatisme dan fundamentalisme pada suatu kepahaman akan konsepsi sosial yang ideal (baca: ideologi) bukanlah “moral politik” kita [2, 4]. Justru perseteruan konsep ideologis pertengahan abad kemarin harus berakhir pada jalan tengah Pancasila yang masih kita rayakan hingga hari ini [6]. “Tabrakan” nilai keberagaman, kolektivitas, dan kebersamaan dengan nilai-nilai individual, satu suara satu pilihan, kesetaraan demokratis yang menolak tegas hirarki feodalisme, mungkin jadi bahan pelajaran kita hari ini.

Sosok perlawanan Sukarno sebagai pemimpin revolusi melawan penjajahan, telah bertransformasi dengan kepemimpinan Suharto yang dengan tangan besi melumpuhkan kritisisme pada dirinya. Setelah reformasi, kita telah punya presiden-presiden modern non-revolusioner dan non-otoritarian, menimbulkan nelangsa kolektif. Beberapa merindukan sosok-sosok pemimpin yang tegas dan berwibawa, beberapa yang lain menggali ideologi-ideologi dan ingin mendasarkan kehidupan bernegara di atasnya. Ombak yang besar memang membikin pelaut-pelaut ulung, tapi kehidupan sosial kita hari ini, pasca reformasi, adalah tata hidup yang penuh riak. Arus gelombangnya lebih global. Sebuah refleksi pun muncul sesaat sebelum pergantian tahun, di mana di tahun berikut ini kepemimpinan pemerintahan yang sekarang tak boleh ikut kontestasi pemilihan lagi. Tak pelak, sebagai sebuah negara, Indonesia akan punya kepemimpinan (politik) eksekutif baru tahun depan.

Di sisi lain, hirarki dan ketidak-tuntasan reformasi pasca kejatuhan rezim Orde Baru, masih menyisakan penyakit kolektif yang terasa kontra dengan semangat pembaharuan demokratis. Korupsi meraja-lela. Bahkan lembaga yang menjaga dan me-mahkamah-i konstitusi pun terlibat korupsi. Kepastian hukum seolah sirna. Pemilihan yang semestinya diharapkan jujur dan adil dihantui suara yang terbeli (money politics). Riak-riak kecil alam reformasi seolah terasa seperti gelombang besar. Berkembang pemeo bahwa negara kita ini seolah hidup secara oto-pilot. Tapi kegetiran yang terasa hari ini adalah proses; mungkin dalam waktu dekat kita akan dihadapkan pada suatu titik tersulit dalam proses belajar kolektif ini, menjadi masyarakat yang hirarkis feodalistik dan bisa terjerumus ke dalam otoritarianisme lagi, atau lolos menjadi contoh bagi masyarakat dunia lain, tentang bagaimana berdemokrasi dengan keunikan seperti Indonesia…

Tapi kemudian kita menyadari bahwa yang terpenting tentunya bukanlah bagaimana menyelamatkan “reformasi”, karena reformasi hanyalah sebuah titik balik dari kehidupan dengan tatatan otoriter menjadi lebih demokratis. Kehidupan demokratis merupakan tempat semua orang – tak hanya segelintir intelektual yang mendapat approval birokrasi – perlu memikirkan tatanan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan tatanan hidup yang lebih baik itu perlu menengok jati diri kita sendiri. Kita belajar ber-demokrasi bukan semata-mata untuk menumbuh-paksakan paradigma dan konsepsi demokrasi yang berkembang di luar sana. Sebaik-baik demokrasi kita adalah menemukan identitas diri [cf. 9], lalu bersama-sama membangun tatanan hidup sosial politik di masa yang akan datang [8]. Keinsyafan atas semangat kebersamaan, gotong royong, dan tak terikat isme-isme apapun [5,11] yang melunturkan semangat kolaboratif-lah yang menjanjikan masa depan dunia sosial politik kita di masa mendatang; dan itu bukan semata-mata soal siapa yang duduk di kursi kepemimpinan nasional…

Ba3M76mCYAI5Ach

Kerja Yang Disebut:

  1. Dewantara, K.H. (1941, 2004). Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan. Cetakan ketiga. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
  2. Haidt, J., Graham. J., Joseph, C., (2009). “Above and Below Left-Right: Ideological Narratives and Moral Foundations”. Psychological Inquiry 20(2): 110-119
  3. Kuntowijoyo, (1987). Budaya dan Masyarakat. Tiara Wacana Yogya, 1987
  4. Lakoff, G. (2002). Moral politics: how liberals and conservatives think. University of Chicago Press.
  5. Maulana, A. & Suroso, R. (2012). “Pancasila Interaktif”: the Political Map A survey on ideologies. BFI Working Paper Series WP-6-2012. http://www.bandungfe.net/?go=xpk&&crp=50c8244e
  6. Sekretariat Negara, Republik Indonesia (1992). Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI): Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945.
  7. Situngkir, H. & Dahlan, R. M. (2008). Fisika Batik: Jejak Sains Modern dalam Seni Tradisi Indonesia. Gramedia.
  8. Situngkir, H. (2009). “Evolutionary Economics Celebrates Innovation and Creativity-Based Economy”. The Icfai University Journal of Knowledge Management 7(2):7-17.
  9. Situngkir, H. (2009). Memperbaharui Pendidikan Sains Dasar untuk Pembalikan Krisis Sosial Ekologis(?). Makalah disampaikan pada Seminar Pemaparan “Imperatif Pembalikan Krisis Sosial Ekologis dan Pengurusan Publik”, Institut Teknologi Bandung, 11 Februari 2009. https://qact.wordpress.com/2010/02/12/sains_dasar/
  10. Situngkir, H. (2010). “Exploring Ancient Architectural Designs with Cellular Automata”. BFI Working Paper Series WP-9-2010. URL: http://www.bandungfe.net/?go=xpi&&crp=4cd3d78e
  11. Situngkir, H. (2011). “The Moral of Politics Constitutes Ideological Perspectives”. BFI Working Paper Series WP‐8‐2011. http://www.bandungfe.net/?go=xpj&&crp=4e8eda99
  12. Sudjatmiko, B. (2013). Anak-anak Revolusi. Gramedia Pustaka Utama.

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

One Comment on “Mempertanyakan “demokrasi” adalah satu bentuk merayakan demokrasi”

  1. Ika Says:

    Sorry out of topic.

    Bang Hokky, saya boleh minta akses bahan presentasi yang di perpustakaan Freedom Institute nggak? Atau barangkali ada videonya, atau berencana mengunggah bahannya ke blog juga. Thankies

    Ika


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: